
Bandung – Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggelar Seminar Nasional bertajuk “Representasi Sunda dan Jawa Barat dalam Pembangunan Politik Nasional” pada Selasa, 3 Juni 2025. Acara yang diselenggarakan di Aula Utama FISIP ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, dan menghadirkan dua narasumber kunci yang membahas isu keterwakilan politik Jawa Barat dalam konteks nasional.
Seminar dibuka oleh Dekan FISIP, Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D., yang menyampaikan pentingnya diskusi ini dalam memperkuat keterwakilan daerah. “Diskusi ini sangat menarik untuk didalami agar yang direpresentasikan dan yang merepresentasikan dapat benar-benar memberi warna dalam politik nasional,” ujarnya dalam opening speech.
Acara ini dimoderatori oleh M. Ridho Baidhowi, S.Ip., M.Ipol., dosen Program Studi Ilmu Politik UIN Bandung, dan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Herman Hermawan, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, serta Dr. Hasan Mustapa, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Bandung.

Dalam paparannya, Herman Hermawan memaparkan secara mendalam mengenai sejarah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, struktur keanggotaannya, alat kelengkapan, serta fungsi, tugas, dan wewenang lembaga tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan DPD RI menjadi jembatan penting dalam memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk Jawa Barat, dalam kerangka pembangunan nasional.
Sementara itu, Dr. Hasan Mustapa mengangkat topik “Populisme dan Politik Pembangunan Dedi Mulyadi”. Ia menganalisis gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi politik mantan Bupati Purwakarta tersebut. Hasan menjelaskan bahwa Dedi Mulyadi memanfaatkan media sosial sebagai modal sosial-politik yang kuat, sehingga mampu mengurangi biaya kampanye sekaligus meningkatkan daya jangkau politik. Ia juga menyoroti kinerja seratus hari sebagai bentuk konkret dari pendekatan populis dalam pembangunan daerah.
Seminar ini tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga momentum refleksi tentang bagaimana identitas lokal, seperti Sunda dan Jawa Barat, dapat berperan lebih signifikan dalam pembangunan politik nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Writer: Tiara Diassalsabila