Bandung, 17 Juni 2025 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Kurikulum Berdampak dan Tantangan Ilmu Politik” pada Selasa (17/6) di Aula Utama FISIP. Seminar ini menjadi ruang akademik untuk merespons perubahan dari Kurikulum Merdeka menuju Kurikulum Berdampak, yang tengah disiapkan di lingkungan pendidikan tinggi.
Acara dibuka oleh Dr. Hasan Mustapa, S.Fil.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perubahan paradigma kurikulum akan memengaruhi proses pembelajaran dan desain kurikulum oleh para dosen. Oleh karena itu, seminar ini penting sebagai ruang refleksi dan diskusi bersama.
Dekan FISIP, Prof. H. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D., dalam sambutan pembukanya menyampaikan harapan agar forum ini mampu merumuskan arah kurikulum yang berdampak langsung pada perilaku dan kompetensi mahasiswa, terutama dalam menyiapkan mereka menghadapi tantangan abad ke-21.
Seminar menghadirkan dua narasumber utama dan dipandu oleh moderator Muhammad Ridha T Rahman, M.A. Narasumber pertama, Prof. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. (Kepala Departemen Ilmu Politik UNPAD) membahas Body of Knowledge (BoK) dalam ilmu politik sebagai fondasi penting kurikulum. Ia menyoroti perlunya menggeser pandangan kurikulum dari sekadar administratif menjadi bagian inti dari keilmuan. BoK dalam Ilmu Politik harus bersifat dinamis dan disesuaikan dengan konteks sosial-politik yang terus berkembang, mengacu pada standar asosiasi internasional seperti APSA, ECPR, dan IPSA.
Sementara itu, Dr. Asep Sahid Gatara, M.Ag. (Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu UIN Sunan Gunung Djati Bandung) mengulas keterkaitan antara sejarah politik Indonesia dan kebutuhan kurikulum yang adaptif. Beliau menekankan bahwa Kurikulum Berdampak tidak hanya menyiapkan lulusan secara akademik, tetapi juga membentuk SDM unggul yang mampu menjadi pusat riset, penggerak kebijakan strategis, hingga aktor dalam kewirausahaan politik.
Sesi diskusi berjalan interaktif. Beberapa pertanyaan muncul dari peserta, di antaranya mengenai perbedaan antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Berdampak, kepastian implementasi kurikulum baru, serta kemungkinan munculnya praktik politik dalam pembelajaran.
Seminar ini ditutup dengan penegasan dari Prof. Caroline bahwa kurikulum seharusnya mampu memberikan dampak nyata. “Melalui Kurikulum Berdampak, mahasiswa harus disiapkan untuk dapat memberi kontribusi di mana pun mereka berada,” pungkasnya.
Penulis: Impiani, S.Hum., M.Si.
