Centre for Asian Social Science Research (CASSR) bersama Program Studi Ilmu Politik UIN Bandung mengadakan Forum Dosen FISIP #26 di Aula FISIP Kampus 1 UIN SGD Bandung, Kamis (26/11/2024). Forum tersebut mengangkat tema “Pilkada Jabar 2024 dan Masa Depan Sunda: menelaah Visi dan Rekam Jejak Calon Gubernur-Calon Gubernur”. Forum ini dihadiri oleh kalangan akademisi FISIP, baik dosen maupun mahasiswa.
Sesuai tema yang diangkat, setiap pembicara berusaha menakar masa depan orang sunda di tangan calon gubernur Jawa Barat. Hal itu dilakukan melalui membedah setiap visi yang dicanangkan oleh setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Dosen program studi Ilmu Politik, Dr. Asep Sahid Gatara menjelaskan bahwa tidak ada satu pun paslon yang dengan gamblang menyinggung masa depan sunda.
Ia menjelaskan bahwa dari keempat paslon tersebut tidak didapati paslon yang menjelaskan cara memajukan budaya sunda dalam visi misi mereka. “Terkait dengan kesundaan, saya baca dari keempat pasangan, secara eksplisit tidak ada yang menyampaikan tentang bagaimana memajukan budaya sunda atau sunda,” ujarnya.
Meskipun begitu, bukan berarti pemilihan gubernur tidak akan berpengaruh kepada masa depan sunda. Gubernur baru nantinya akan mempengaruhi bagaimana Sunda bertahan. Dr. Asep Sahid juga menjelaskan bahwa beberapa aspek dalam masyarakat Sunda akan terdampak. Menurutnya, orang Sunda terbadi kepada tiga golongan: pituin, mukimin dan adimin. Golongan masyarakat Sunda juga beragama mulai dari yang konservatif maupun yang progresif.
Di sisi lain, dosen program studi Administrasi publik, Dr. Nanang Suparman, menerangkan bahwa visi setiap calon sudah dapat dikatakan komprehensif. Hal itu bisa terjadi karena jika seluruh visi para paslon gubernur dan wakil gubernur disimpulkan akan menggambarkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. “Ini sudah komprehensif ini. Sudah mencakup semua bahagia dunia akhirat,” jelasnya di podium.
Selain menyinggung persoalan visi setiap paslon, para pembicara juga menyoroti bagaimana mestinya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini berjalan. Dr. Hikmat, dosen Program Studi Sosiologi, berharap pilkada 2024 berjalan semestinya sesuai aturan. Ditambahkannya pula bahwa hal itu hanya bisa dicapai dengan adanya peran pengawasan dari setiap lapisan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengontrolan dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah. “Pengawasan bisa dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh LSM, aktivis, relawan, mahasiswa, tokoh masyarakat, kalangan akademik dan sebagainya. Kita harus mengambil bagian dan tidak boleh menjadi masyarakat yang pasif melihat fenomena ini,” tuturnya.
Reporter: Faiz Al Haq
Editor by : Silvia Cahya Ningsih
