Peran Mall Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Pelayanan di UPTD PPD BAPENDA Wilayah Bandung Tengah
Keywords:
Mall pelayanan publik Implementasi MPP efektivitas pelayananAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam meningkatkan efektivitas pelayanan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Efektivitas pelayanan merupakan aspek penting dalam pengelolaan pendapatan daerah serta kepuasan masyarakat. MPP diharapkan mampu mendorong perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali persepsi, pengalaman, dan dampak keberadaan MPP terhadap pelayanan Bapenda. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas Bapenda di MPP dan wajib pajak, serta observasi langsung terhadap proses pelayanan. Analisis difokuskan pada dimensi efektivitas seperti kecepatan, kemudahan, transparansi, dan responsivitas. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi MPP dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menyusun rekomendasi untuk optimalisasi peran MPP dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah.
References
Astuti, D. P., & Indriani, S. (2021). Analisis Efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam Pelayanan Perizinan di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik.
Jaelani, A. (2019). Efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jurnal Administrasi Publik.
Lestari, N. P., & Suryani, N. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
Pradana, M. R., & Widjaja, A. (2020). Efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
Rahmadani, D., & Wibowo, A. (2022). Efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan. Jurnal Kebijakan Publik.
Afifah, Z. N., Rohimah, N. S., Putra, R. U., & Septiadi, M. A. (2024). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bandung. Jejaring Administrasi Publik, 16(1), 61–75. https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.59244
Ai Sri Wahyuni, Rahmi Hayati, S. R. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Japb, 2(2), 421–434. http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/189 Assyfa, A. N., &
Rahmadanita, A. (2024). Collaborative Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Diagram Nilai Rata-Rata Per Unsur. Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat: Pilar Utama dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pembangunan Lokal. (2025). Bapenda Munabarat.Ac.Id, 1.
Gedeona, H. T. W. (2010). Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya Dalam Penelitian Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, VII(3), 183–192.
Mega Hasnah R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru. Skripsi, 5.
Meisje, C. S., Djanggu, N., & Wijayanto, D. (2023). Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pontianak Barat Menggunakan Metode Servqual Dan Ipa (Importance Performance Analysis). INTEGRATE: Industrial Engineering and Management System, 7(1), 1–9. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtinUNTAN/issue/view/1913
Parasuraman, A., Zaithaml, V. A., & L., A. B. L. (2008). SERVQUAL : A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Jurnal Of Retailing, 64(January), 12–35.
Dwiyanto, A. (2010). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep dan Implementasi Mal Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 1(2), 45-60.
Sari, D. P., & Nugroho, Y. (2019). Efektivitas Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 7(1), 23-34.
Putra, I. G. N., & Wibowo, A. (2021). Peran Mal Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Badung. Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah, 5(2), 112-129
