Pelayanan Publik Dalam Bayang-Bayang Tambang : Dilema Kebijakan Pariwisata Di Raja Ampat

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan kebijakan yang muncul akibat adanya konflik antara pembangunan sektor pariwisata dan pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat, dengan fokus utama pada dampak yang ditimbulkan terhadap mutu layanan publik, kelestarian lingkungan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Raja Ampat dikenal secara luas sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang paling kaya di dunia dan telah berkembang menjadi destinasi wisata bahari yang unggul, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perluasan aktivitas pertambangan nikel telah memunculkan ancaman serius terhadap kelangsungan ekosistem, keberlanjutan sektor pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada data sekunder, studi ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang kurang transparan serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pemberian izin pertambangan telah menimbulkan konflik sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, pemerintah daerah bersama dengan masyarakat lokal secara tegas menuntut agar prioritas pembangunan tetap diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pencabutan izin pertambangan yang bermasalah, penguatan koordinasi antar sektor terkait, serta rencana untuk menetapkan Raja Ampat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada pariwisata hijau dan ramah lingkungan, yang merupakan langkah strategis penting yang harus terus diperkuat. Temuan dari kajian ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang bersifat transparan, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan berkeadilan merupakan fondasi utama yang perlu dijaga agar masa depan Raja Ampat sebagai warisan alam dunia dan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya dapat terjamin.