Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 di Kawasan Wisata Pantai Barat Kabupaten Pangandaran

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran. Keberadaan PKL yang belum tertata secara optimal berpotensi memengaruhi keindahan lingkungan wisata dan kenyamanan pengunjung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Meskipun demikian, kebijakan ini mampu meningkatkan keteraturan kawasan wisata. Namun, manfaat yang dirasakan oleh PKL, khususnya dalam aspek kesejahteraan ekonomi, masih belum optimal sehingga diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dapat tercapai secara berkelanjutan.